Tuesday, March 19, 2013


Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Menurut Generasi Muda
A.    LATAR BELAKANG
Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam negara demokratis. Negara atau  pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam memgeluarang dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di dalam negera demokratis. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang. Bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah/negara yang menjamin hak publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu baromoter penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa. Setiap orang sangat menginginkan kebebasan. Bebas bersuara, bebas berbuat, bebas memiliki, bebas berfikir, bebas memilih dan bebas sebebas bebasnya. Ini adalah hak asasi manusia, sebuah hak yang dibawa sejak lahir. Jadi dapat dilihat bahwa kebebasan memiliki masing – masing makna tergantung dari setiap individu yang memaknai. Apakah kebebasan yang menjadi kebablasan berpendapat yang akhirnya digunakan untuk mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain, ataukan kebebasan yang digunakan dengan baik untuk saling memotivasi dan sekedar menceritakan pengalaman dan kiah hidupnya. Namun masih banyak aspirasi dari setiap golongan yang belum dapat disampaikan, hal itu bertolak belakang dari hakekat tentang kebebasan berpendapat. Rasa takut atau ragu masih sering muncul ketika ingin mengeluarkan pendapat, padahal aturan dan juga jaminan perlindungan bagi mereka yang menyerukan suaranya telah jelas dibuat. Melihat dari hal itu perlu dikaji ulang tentang sistem yang mengatur tentang kebebasan berpendapat.
B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Apakah itu kebebasan berpendapat ?
2.      Bagaimanakah kebebasan berpendapat menurut golongan muda ?





C.     PEMBAHASAN
Salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak kemerdekaan mengemukakan pendapat, maka setiap manusia memiliki hak tersebut. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas (tidak ada pengekangan) yang memungkinkan seseorang/ sekelompok orang menyampaikan buah pikirannya, baik secara lisan, tulisan maupun dengan cara lain.Sementara itu, menurut Undang- undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hak kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kemerdekaan mengemukakan pendapat meliputi juga kemerdekaan jiwa yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan menikmati fasilitas umum yang baik, kebebasan kesehatan, kebebasan biaya pendidikan, dan terciptanya berbagai hak dan kewajibannya. Masyarakat menjalankan kewajibannnya dan pemerintah memberikan hak masyarakat dengan bebas tanpa tekanan apapun.
Kemerdekaan artinya bebas, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, lepas merdeka, tidak terjajah lagi oleh orang luar (negara lain) maupun orang dalam (sesama bangsa). Mengemukakan pendapat pada hakikatnya berarti menyampaikan gagasan atau pikiran secara logis dengan konteks. Dalam hal ini, konteks menyiratkan hubungan antara orang yang menyampaikan gagasan dengan orang yang diajak berkomunikasi serta permasalahan yang sedang dibahas. Kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya merupakan hak kebebasan untuk berkomunikasi. Oleh karenanya hak kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak hanya sekedar hak berbicara, namun mencakup hal yang lebih luas. Hak tersebut meliputi kemerdekaan untuk:
1)      Memperoleh dan menyampaikan berbagai gagasan dan informasi
Maksudnya, upaya untuk memperoleh berbagai gagasan dan informasi dengan menggunakan berbagai sarana yang ada.
2)      Menyampaikan pendapat
Setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya mengenai suatuhal.
3)      Melakukan debat secara kritis
Maksudnya, bersoal jawab untuk menjelaskan suatu masalah atau mempertahankan sebuah pendirian.
4)      Melakukan penolakan
Maksudnya, upaya menyampaikan pendapat yang berisi ketidak setujuan atas suatu perlakuan atau kebijakan.
5)      Melakukan oposisi
Maksudnya, upaya untuk menunjukkan sikap dan pandangan yang bertentangan dengan pemerintah, dengan tujuan untuk mperbaikan kinerja Pemerintah
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah sesuatu yang seharusnya diberikan pada warga negaranya. Hak tersebut menjadikan masyarakat menjadi partisipatif dan kritis. Maka dengan informasi yang cukup, masyarakat bisa menilai kondisi negara dan masyarakatnya secara wajar. Dengan demikian, mereka mampu berpartisipasi dalam kehidupan bersama yang demokratis. Oleh karena itu, adanya kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan demokratis.Karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak hanya menjadi hak orang dewasa, tetapi juga menjadi urusan anak-anak baik dalam kehidupan keluarga maupun sekolah. Hal tersebut tampak jelas dalam UU No.23 tentang Perlindungan Anak, yang isinya antara lain “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Hak mengemukakan pendapat merupakan hak hukum, maksudnya diakui dan dijamin dalam hukum yang berlaku tercantum dalam konstitusi dan undang-undang. Adapun landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah sebagai berikut:
1.      Idiil : Pancasila
2.      Konstitusional : UUD 1945, pasal-pasal berikut:
·         Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
·         Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.
3.      Landasan Operasional, dijamin dalam peraturan perundang-undanganberikut:No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Dasar pertimbangan tentang perlunya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab:
1.      Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah HAM yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2.      Kemerdekaan setiap Warga Negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3.      Hak mengemukakan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam mewujudkan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat hendaknya berpedoman kepada norma-norma yang berlaku sebagai bentuk penghargaan kebebasan dan kebersamaan hidup berdampingan secara damai , karena manusia sejak lahir telah dianugerahi kemampuan berupa berpikir, merenung, dan mencermati segala sesuatu yang tampak di sekitarnya serta di balik sesuatu yang tidak tampak. Selain itu, manusia diberikan kebebasan mengemukakan pikiran, gagasan, serta tanggapannya terhadap keadaan lingkungan, situasi yang terjadi atau segala sesuatu yang dimengerti.
Sementara, perbedaan dalam masyarakat merupakan sesuatu yang secara kodrati telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia bukanlah makhluk yang seragam baik secara fisik maupun sikap dan pendapatnya. Sikap dan pendapat orang terhadap suatu peristiwa misalnya, bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, latar pendidikan dan factor-faktor lain. Namun demikian perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat sepatutnya tidak membuat kita berseteru satu sama lain. Dalam kondisi demikian, yang kita perlukan adalah berjiwa besar untuk menerima perbedaan dan kemudian melakukan berbagai kompromi dalam musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Selain itu, berbagai cara lain dapat pula kita lakukan untuk mengambil keputusan yang dapat mewadahi kepentingan bersama. Setiap orang dilahirkan merdeka, yang berarti dirinya memiliki hak untuk bebas dari tekanan politik maupun bentuk-bentuk penekanan lain yang bersifat mengekang kebebasan individu. Salah satu hak individu yang diakui secara universal adalah hak untuk mengeluarkan pendapat.
Hak untuk mengeluarkan pendapat diperlukan oleh setiap orang agar dirinya dapat menyampaikan apa yang menjadi kepentingannya, kehendaknya atau harapannya. Penyampaian pendapat merupakan salah satu sarana untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang ada dalam pikiran dan benak kita. Setiap orang perlu atau menganggap penting untuk menyampaikan pendapatnya karena ada maksud-maksud tertentu, misalnya sekedar untuk menginformasikan tentang sesuatu, atau butuh mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan dukungan atas sesuatu yang diperjuangkan dan diyakini kebenarannya, untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran atau bahkan untuk mengungkapakan kebenaran atau juga menjernihkan dan menghilangkan keraguan. Pada intinya, setiap orang atau kelompok orang yang mengemukakan pendapatnya melalui berbagai saluran yang ada dapat dipastikan memiliki kepentingan atau tujuan tertentu.
Keberadaan manusia secara hakiki ditandai oleh keinginan untuk berpendapat atau menyuarakan kepentingan. Dengan kebebasan untuk menyampaikan pendapat akan menjadi sarana bagi setiap orang untuk berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan akan menjadi arena penindasan. Sebab jika manusia tidak diperbolehkan berkomunikasi, maka satu pihak akan memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Sementara pihak yang dipaksa tersebut tidak memiliki hak untuk bersuara apalagi memprotes. Untuk itulah diperlukan adanya kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan atau tulisan. Dengan adanya kemerdekaan mengemukakan pendapat, masyarakat akan memiliki kebebasan untuk menyuarakan kehendak dan kepentingannya. Masyarakat bebas untuk mengkritik atau mendukung suatu kebijakan pemerintah, menyampaikan usulan, atau menolak pendapat lain yang mungkin berbeda. Apabila pemerintah membuat aturan yang membebani masyarakat, individu atau masyarakat dapat memprotesnya. Begitu pula jika seseorang memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang lain, dia bebas untuk menyuarakannya. Dengan demikian, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat bisa mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang demokratis. Meskipun demikian, perlu senantiasa diingat bahwa kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat bukanlah kemerdekaan yang tanpa batas. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat , asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.
Dari berbagai keperluan atau tujuan mengemukakan pendapat, pada dasarnya terdapat dua alasan utama mengapa peranan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab adalah merupakan sesuatu penting. Pertama, kemerdekaan mengemukakan pendapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam suasana tidak bebas atau tidak merdeka seseorang tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan pendapatnya. Dalam suasana tertekan apalagi dengan ancaman tidak mungkin seseorang dapat menyatakan atau mengekspresikan pendapatnya secara apa adanya. Dengan demikian kenyataan yang sesungguhnya atau kebenaran juga tidak akan terungkap. Agar kebenaran dapat terungkap maka dibutuhkan ruang atau kebebasan dan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang akan mengemukakan pendapatnya. Dalam hal ini peran negara dan aparaturnya sangat dibutuhkan untuk mencipyakan suasana kondusif agar setiap warga negara bebas menyatakan pendapatnya tentang sesuatu yang diyakininya.
Kedua, kemerdekaan mengemukakan pendapat dimaksudkan untuk penegakan martabat manusia. Sebagai hak asasi, maka kemerdekaan untuk berpendapat juga harus dijunjung tinggi. Jika tidak maka hak dasar manusia tidak saja terhambat tapi yang lebih mengkhawatirkan tereduksinya martabat manusia sebagai makhluk yang seharusnya memiliki kabebasan untuk mengekspresikan kehendaknya. Tidak menutup kemungkinan dengan hilangnya kebebasan berarti pula manusia kehilangan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian kemerdekaan berpendapat atau berekspresi menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau berpendapat saja orang sudah takut atau tidak mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan cita-citanya, keinginannya tentu tidak mungkin akan muncul ide-ide cerdas yang dapat membantu menyelesaikan persoalan bangsa. Memang tidak semua pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat mesti benar, karena itu diperlukan sikap kehati-hatian dan selektif terhadap pendapat yang terdapat di masyarakat. Di balik itu semua, memberikan ruang atau kesempatan agar semua orang mengemukakan pendapatnya secara bebas adalah hal yang penting. Karena pada hakikatnya suatu bangsa dibangun dan ditentukan oleh cita-cita dan ideide yang cemerlang yang dapat menghantarkan masyarakatnya ke arah perubahan yang lebih baik.
D.    KESIMPULAN
Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia, yaitu hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Kebebasan berpendapat mutlak perlu karena setiap aspirasi yang disampaikan dapat memajukan suatu bangsa. Setiap inovasi-inovasi yang disampaikan dapat membahaurui keadaan yang membuatnya lebih tertata. Hak kebebasan berpendapat memang perlu diberikan kepada masyarakat karena mereka akan lebih berpartisipatif dalam mengembangkan negaranya. Kebebasan berpendapat dapat diartikan secara luas, tidak hanya dengan berdemokrasi, berunjukrasa ditengah jalan, berteriak menyampaikan tuntutan mereka, namun kebebasan berpendapat mencakup berbagai aspek menyampaikan aspirasi, inovasi dan gagasan secara menyeluruh yang dilakukan dengan berbagai cara yang diizinkan. Jadi dalam menyampaikan pendapat, tidak harus dengan aksi yang anarki, atau dengan susah payah berteriak, berjalan berkeliling disiang hari. Dalam menyampaikan aspirasi dapat dilakukan dengan membuat poster, menulisnya dalam media, menyampaikannya dengan menggunakan karya seni, dan masih banyak yang lain.  Tidak hanya bagi mereka yang sudah tua, namun juga bagi mereka yang masih muda maupun masih anak-anak.
E.     DAFTAR PUSTAKA
Chamim, Asykuri ibn, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Lembaga PenelitianTaniredja, dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY.
Kuntjoro Probopranoto. 1979. Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Jakarta: Pradnya Paramita.
Tukiran, dkk. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: ALFABETA, CV
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

http://semangatku.com/1076/sosial-budaya/artikel-kebebasan-dalam-mengemukakan-pendapat
 
http://anaksebatik.blogspot.com/2008/02/kebebasan-berpendapat-di-kalangan.

0 komentar:

Post a Comment